Rabu, 10 Mei 2017 - 04:17:39 WIB
Kasus kriminalisasi Ketum Apkomindo Soegiharto Santoso akan segera terkuak!
Diposting oleh : Redaksi
Kategori: KABAR UTAMA






Jakarta, kabar-kini.com - Kebenaran selalu menampakkan dirinya tanpa seorangpun tahu bagaimana hal itu bisa terjadi. Hal seperti ini rupanya memang sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa, ketika ada upaya kejahatan untuk menutupi kebenaran tersebut.

Nampaknya bukan suatu kebetulan, dalam kasus dugaan pelanggaran Hak Cipta Apkomindo kebenaran pelan-pelan mulai terkuak. Menurut Ir. Soegiharto Santoso atau yang biasa disapa Hoky Ketum Apkomindo yang didakwa dengan tuduhan melakukan pelanggaran menggunakan seni logo Apkomindo dan sedang proses persidangan di PN Bantul mengatakan, ”Tuhan memang maha adil dan baik, sebab tanpa disengaja hari ini telah ditunjukkan semakin kuat kebenaran tentang dugaan kriminalisasi terhadap diri saya, bagaimana mungkin tersangka Dicky Purnawibawa yang tidak menghadiri sidang malah berada di Jakarta dan sedang berdiskusi dengan saksi pelapor Agus Setiawan Lie? ada apa ini? bahkan Dicky menyatakan tidak akan menghadiri sidang di PN Bantul pada Rabu tanggal 10 Mei 2017, karena sudah tidak pernah dihubungi lagi oleh JPU Ansyori SH dan tidak ada surat panggilan lagi,” ujarnya saat ditemui awak media di loby hotel Ibis Style Mangga Dua Square (08/05/2017).

Pemantau awak media, Penasehat Hukum Terdakwa yaitu Riswanto SH sudah berulang kali meminta JPU Ansyori SH agar saksi Dicky Purnawibawa selaku Ketua DPD Apkomindo DIY dihadirkan di persidangan di PN Bantul, karena Ketua DPD Apkomindo DIY merupakan saksi kunci atas kasus dugaan pelanggaran Hak Cipta seni logo Apkomindo yang didakwakan terhadap diri terdakwa. Dicky juga tercatat sebagai tersangka dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) di Mabes Polri.

Namun nampaknya JPU Ansyori SH tidak serius dalam hal melakukan pemanggilan saksi Dicky Purnawibawa, patut diduga JPU Ansyori SH secara sengaja tidak melakukan pemanggilan Saksi Dicky lagi, kasus ini berulang sama seperti saat penyerahan tahap dua tersangka Dicky Purnawibawa dari penyidik Bareskrim Polri ke JPU pada tanggal 24 November 2016 dan telah terang benderang bahwa sampai saat ini telah hampir 6 (enam) bulan lamanya, namun proses penyerahan tahap dua Dicky Purnawibawa sebagai tersangka tidak pernah dilakukan sama sekali.

Upaya-upaya kriminalisasi terhadap diri terdakwa sebagai Ketum Apkomindo memang sengaja dilakukan oleh para pihak pelapor, terbukti sampai dengan saat ini tidak ada seorang saksipun yang dapat membuktikan keterlibatan terdakwaa dalam Pameran Mega Bazaar di JEC, Yogyakarta, Bahkan selain saksi Kunci Dicky Purnawibawa belum pernah dihadirkan, masih ada saksi kunci lainnya yaitu Saksi Donny Farista Gunawan selaku pimpinan PT Dyandra Promosindo cabang Yogyakarta, padahal saksi Donny Farista Gunawan adalah pihak penyelenggara pameran Mega Bazaar dan keduanya berdomisili di Yogyakarta.

JPU Ansyori SH juga belum pernah menghadirkan Saksi kunci Entin Kartini yang memang secara khusus menghadiri penyelenggara pameran Mega Bazaar milik PT Dyandra Promosindo pada tanggal 05 sampai dengan 09 Maret 2016 di JEC Yogyakarta dan JPU belum pernah menghadirkan Saksi Iwan Idris yang tercatat didalam dakwaan JPU sebagai Pendiri Apkomindo yang entah diperoleh dari mana faktanya oleh JPU Ansyori SH, sebab di dalam akta pendirian Apkomindo tidak ada tertuliskan nama Iwan Idris sebagai pendiri Apkomindo, hal yang mengherankan mereka berdua dari Jakarta telah hadir di PN Bantul pada tanggal 13 April 2017 saat persidangan Saksi Sonny Franslay, namun tidak dihadirkan oleh JPU dipersidangan untuk dijadikan saksi.

Nampaknya JPU Ansyori SH sejak awal tidak serius dan tidak cermat sama sekali bahkan lalai dalam menjalankan tugas selaku penegak hukum, hal tersebut dapat dibuktikan saat terdakwa Soegiharto Santoso memperlihatkan foto-foto dokumentasi proses penahanan terdakwa pada tanggal 24 November 2016 selama 43 (empat puluh tiga) hari di Rutan Bantul, dimana pada saat itu JPU Ansyori SH sama sekali tidak mengijinkan terdakwa menghubungi penasehat hukum (PH) dan dipersilahkan menghubungi PH saat telah berada didalam mobil tahanan dalam perjalanan dari Kejaksaan Negeri Bantul menuju Rutan Bantul, selain dari itu JPU Ansyori SH tidak pernah melakukan proses pemerikasan kesehatan sama sekali sebelum melakukan penahanan Soegiharto Santoso, belum lagi baik nama maupun NIP JPU saat melakukan penahanan sama sekali tidak sesuai dengan yang sebenarnya, padahal saat melakukan penahanan JPU Ansyori SH tentu menandatangani surat penahanannya.

Seperti sudah kita ketahui, Terdakwa telah disidangkan di PN Bantul untuk pertama kalinya sejak tanggal 15 Desember 2016, dimana sidang berjalan sangat lambat dan telah terjadi 2 (dua) kali persidangan tidak dihadiri saksi sama sekali, padahal terdakwa hadir dari Jakarta, bahkan JPU Ansyori SH juga sama telah 2 (dua) kali persidangan tidak hadir, tercatat sampai dengan saat ini saksi yang hadir di PN Bantul baru 12 (dua belas) orang yaitu; Agus Setiawan Lie, Rudi Dermawan Muliadi, G. Hidayat Tjokrodjojo, Henkyanto Tjokroadhiguno, Henky Gunawan, Irwan Japari, Faaz Ismail, Satriyo Indarto, Sonny Franslay, Edy Joko Kiswanto, Muzakkir dan Suwato Komala, dari seluruh saksi yang telah dihadirkan tidak ada seorang saksipun yang dapat membuktikan kesalahan terdakwa, bahkan saksi Satriyo Indarto menyatakan bahwa pemasangan logo Apkomindo dilakukan oleh PT Dyandra Promosindo selaku EO dan saksi Edy Joko Kiswanto, saksi Muzakkir serta Saksi Suwato Komala memberikan pernyataan yang lebih kurang sama, yaitu masing-masing DPD Apkomindo tidak memerlukan ijin ataupun tidak memerlukan perintah dari Ketum DPP Apkomindo dalam hal melakukan kegiatan pameran-pameran di daerahnya masing-masing, selain dari itu Ketum secara pribadi maupun kas DPP Apkomindo tidak pernah memperoleh pembagian keuntungan untuk penyelenggaran pameran-pameran Mega Bazaar milik PT Dyandra Promosindo.

Upaya-upaya memperlambat jalannya persidangan sangat terlihat dari proses pemanggilan saksi-saksi, karena semakin banyak saksi yang dihadirkan, maka semakin terkuat kriminalisasi terhadap terdakwa, sebab sejak awal telah beredar informasi tentang “ada orang yang sudah siap menyediakan dana supaya Hoky masuk penjara” dan dalam sidang hari Kamis, 09 Maret 2017 di Pengadilan Negeri Bantul, keterangan saksi Henkyanto Tjokroadhiguno menyebutkan “Saya tahu nama-nama orang menyediakan dana supaya Hoky masuk penjara dan lebih dari 2 (dua) orang, salah satunya adalah Suharto Juwono, namun nama-nama lainnya saat ini belum teringat,” terang Henkyanto Tjokroadhiguno kepada Majelis Hakim dalam Persidangan.

Sementara Charlie M. Sianipar salah satu anggota Apkomindo menyatakan; “saya menyesalkan atas sikap penegak hukum yang seperti ini dan saya juga telah mencermati proses-proses persidangan di PN Bantul, dimana saya menyesalkan penyataan-pernyataan para saksi yang tidak mampu memberikan bukti-bukti kesalahan Pak Hoky selaku Ketum DPP Apkomindo, malah melakukan pelecehan di dalam persidangan yang terhormat, bahkan Saksi Faaz Ismail berulang kali menyebutkan Pak Hoky sebagi ‘si kutu kupret’ kemudian berlanjut di Facebook kata-kata si kutu kupret, tentu hal ini merusak citra PN Bantul, dan sangat tidak pantas hal tersebut bisa terjadi didalam ruang sidang yang terhormat.” tegas Charlie.

Charlie menambahkan; “Belum lagi saksi Henkyanto Tjokroadhiguno yang melakukan pelecehan tentang cara bisnis Pak Hoky dengan menyebutkan tidak melakukan pembayaran kepada Pak Christian dari EGA Komputer, ternyata menurut Pak Hoky, justru Pak Christian kecewa dengan penyataan saksi Henky dan Pak Christian berkenan hadir dipersidangan untuk memberikan penjelasannya, seharusnya hal ini tidak terjadi, karena ini sudah tidak ada kaitannya dengan materi persidangan,” ujar Charlie.

Charlie juga menyesalkan atas keterangan saksi Sonny Franslay yang juga tidak mampu menjelaskan bagaimana menghitung nilai kerugian atas penggunaan nama dan logo Apkomindo sebesar 5 Miliyar itu, lalu menceritakan hal yg diluar materi persidangan dan lagi-lagi melakukan pelecehan di PN Bantul dengan mengatakan terdakwa sempat hadir disaat jamuan makan siang, padahal terdakwa tidak diundang, sehingga akan diusir, tapi akhirnya dipersilahkan duduk dipojok. Hal ini menurut Charlie merupakan bentuk pelecehan di ruang persidangan dan harusnya Majelis Hakim dapat melarang pernyataan-pernyataan diluar konteks materi sidang dan sangat tidak wajar bila kita tidak diudang jamuan makan lalu kita menghadirinya dan makan bersama.

Sebagai penutup Charlie mengatakan; “saya juga heran membaca berita tentang saksi Sonny Franslay bisa memperoleh kesempatan bercerita tentang ‘Malin Kundang story’ di persidangan PN Bantul, sungguh kurang pantas, karena jauh dari kontek materi persidangan tentang penggunaan nama dan logo Apkomindo, saya juga turut mendoakan agar kasus kriminalisasi terhadap Pak Hoky akan segera terungkap, Amin.”

Sumber : newswartasatu.com

    Home | Headline| Nasional| Megapolitan| Nusantara| Ekonomi| Teknologi| Profil| Lipsus| Hiburan| Sususunan Redaksi
    2014 KABAR KINI .com - All rights reserved