Jumat, 08 Februari 2019 - 11:13:52 WIB
2000 Perempuan Bangun Perdamaian di Komunitas
Diposting oleh : Redaksi
Kategori: HEADLINE


Jakarta, Kabar-kini.com - Lebih dari 2000 perempuan kini memiliki kemampuan untuk membangun kohesi sosial, menanamkan toleransi dan perdamaian di komunitas, serta terlibat dalam pembentukan Desa/ Keurahan Damai. Hingga saat ini, sembilan desa/kelurahan di Indonesia, yaitu Desa Tajurhalang dan Keurahan Pengasinan di Jawa Barat; Desa Gemblegan dan Nglinggi di Jawa Tengah; Desa Guluk-guluk, PranCak, Payudan Dundang, Candirenggo, dan Sidomulyo di Jawa Timur, telah menunjukkan komitmen untuk menjadi Desa/ Kelurahan Damai. Hal Iini merupakan hasil dari program "Perempuan Berdava, Komunitas Damai" yang mendukung peran perempuan dalam membangun kohesi sosial dan kontribusinya dalam menanamkan toleransi dan perdamaian, yang dilaksanakan oleh Wahid

Foundation bekerja sama dengan UN Women dan didukung oleh Pemerintah Jepang.

Sabine Machl, UN Women Representative mengatakan, "Acara hari ini adalah tentang perempuan sebagai agen perdamaian: dari usahanya untuk mempromosikan toleransi dan menjaga perdamaian d1 komunitas, hingga upaya yang diIakukan dalam mendorong Kepala Desa untuk berkomitmen membangun Desa/ Kelurahan Damai. Partisipasi aktif dan kepemimpinan perempuan sangat diperlukan untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan."

Melalui Desa/ Kelurahan Damai, anggota masyarakat berkomitmen untuk melindungi dan menumbuhkan toleransi dan perdamaian di dalam komunitas mereka. Sembilan indikator yang menunjukkan ciri-ciri Desa/ Kelurahan Damai telah ditetapkan melalui proses dialog dan konsultasi

bersama elemen perempuan, masyarakat dan perangkat desa. Secara ringkas, kesembilan indikator ini meliputi: 1) adanya komitmen untuk mewujudkan perdamaian; 2) adanya pendidikan dan

penguatan nilai perdamaian dan kesetaraan gender; 3) adanya praktik nilai-nilai persaudaraan dan toleransi dalam kehidupan warga; 4) adanya penguatan nilai dan norma kearifan Iokal; 5) adanya Sistem Deteksi Din/ pencegahan intoleransi; 6) adanya sistem penanganan cepat, penanggulangan, pemulihan kekerasan; 7) adanya peran aktif perempuan di semua sektor masyarakat; 8) adanya pranata bersama yang mendapat mandat untuk memantau pelaksanaan Desa/ Kelurahan Damai; dan 9) adanya ruang sosia/ bersama antar warga masyarakat. Kesembilan indikator tersebut saling berkaitan dan tentu pelaksanaannya butuh waktu, proses, dan kerja sama dari se|uruh elemen

masyarakat. Untuk membantu agar indikator Desa/ Kelurahan Damai tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk

aksi yang nyata, Panduan Pelaksanaan 9 Indikator Desa/ Kelurahan Damai diluncurkan hari ini. Panduan ini memaparkan langkah-Iangkah praktis yang dapat diterapkan oleh anggota masyarakat dan perangkat desa untuk mengembangkan Desa/ Kelurahan Damai sesuai dengan kondisinya masinga masing. Di samping langkah-langkah praktis, Panduan uini juga memaparkan prinsip-prinsip yang harus dijunjung, seperti penghormatan hak asasi manusia, non-diskriminasi, kesetaran gender, serta keterlibatan perempuan yang bermakna. Sebagai contoh, Panduan ini menyarankan agar pelaksanaan indikator Desa/ Kelurahan Damai ini dikelola oleh KeIompok Kerja di tingkat desa yang keanggotaannya diisi oleh sekurangnya 30% unsur perempuan.


Dengan demikian, Panduan ini disusun dengan tujuan untuk membantu pemerintah daerah, aparat pemerintahan desa/kelurahan, tokoh agama/ tokoh masyarakat, kelompok perempuan dan para pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama mengukur kemajuan dalam mewujudkan Desa/Kelurahan Damai. Panduan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bersama untuk merencanakan, memantau pelaksanan, dan mengevaluasi upaya-upaya yang dilakukan untuk mewujudkan masyarakat yang saling menghargai sesama dan hidup dalam harmoni.

"Panduan Pe/aksanaan 9 lndikator Desa/Kelurahan Damai yang diluncurkan hari ini berisi dokumen dan informasi yang dibutuhkan bagaimana program ini dikembangkan, dijalankan, dan diukur. Buku ini dihasilkan dari pengalaman selama dua tahun terakhir sehingga memudahkan untuk bisa diterapkan di daerah-daerah lain dengan berbagai penyesuaian berdasarkan kebutuhan dan konteks lokal" jelas Yenny Wahid sebagai Co Founder Wahid Foundation.

Dengan diterapkannya sembilan indikator Desa/ Kelurahan Damai di sembilan Desa/ Kelurahan Damai Yang sudah ada dan apabila pendekatan ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, maka diharapkan akan terbentuk pula Desa/ Kelurahan Damai di daerah lainnya.

Selain peluncuran Panduan Pe/aksanaan 9 lndikator Desa/ Kelurahan Damai, acara ini juga diisi dengan diSkusi publik mengenai peran perempuan dalam memelihara perdamaian dan memperkuat kohesi sosial di Indonesia dengan pembicara, yaitu Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah; Riri Khariroh, Komisioner Komnas Perempuan; dan Mthaba Hamdi, Direktur Eksekutif Wahid Foundation. (Waris)


    Home | Headline| Nasional| Megapolitan| Nusantara| Ekonomi| Teknologi| Profil| Lipsus| Hiburan| Sususunan Redaksi
    2014 KABAR KINI .com - All rights reserved