Connect with us

Hukum

KAMARUDDIN SIMANJUNTAK: MINTA KAPOLDA UNTUK HENTIKAN KRIMINALISASI TERHADAP PEMBELI APARTEMEN YANG DIREKAYASA PAKUWON GRUP

 Fokusindonesia.com, Gedung Wirausaha Lantai 3, Farida Law Office, Jakarta, Sabtu 7 Januari 2023 – Pembeli yang sudah melunasi kewajibannya sejak 11 tahun yang lalu, beritikad baik, dan mengikuti aturan hukum, bukannya mendapatkan hak-haknya justru malah dilaporkan ke Polda Metro Jaya (PMJ). Ike Farida selaku pembeli justru dilaporkan atas tuduhan sumpah palsu dan dijadikan tersangka. Pembeli tidak hanya ditindas oleh pihak pengembang, PT Elite Prima Hutama (PT EPH), namun juga oleh pihak kepolisian yang memproses dengan kilat laporan PT EPH terhadap Ike. Kejanggalan ini menimbulkan dugaan adanya keberpihakan PMJ kepada pengembang.
TUDUHAN TIDAK BENAR, NAMUN DIPROSES KILAT OLEH KEPOLISIAN
Ike Farida yang selama 11 tahun lamanva, tanpa henti memperjuangkan unit apartemen yang dibeli dan dibavar lunas sejak 30 Mei 2012 dari pengembang, PT Elite Prima Hutama (PT EPH), anak perusahaan PT Pakuwon Jati, Tbk.. Apartemen yang seharusnya menjadi haknva hingga kini tak kunjung didapathan. Hak jual beli baik secra de facto dan de pure sama sekali tidak didapatkannya. Justru malah ditindas dan diknminalisasikan oleh pihak pengembang. Sebclumnya, Ike melaporkan pihak PT EPH, Alexander Stetanus, Stetanus Ridwan, dan beberapa jajarannya atas dugaan tindak pidana penggelapan dan penipuan. Namun, kasusnya dihentikan secara kilat dan berakhir pada SP3 meshipun Alexander Stefanus telah ditetaphan sebagai tersangka. Penghentian kasus LP No LP/2621/X/2012/PM HY Ditreskrimum yang dilaporkan Ike sangat janggal dan menimbulkan dugaan kuat bahwa ada ketidakberesan dalam penanganan kasus ini.
Meski Ike telah memenangkan gugatan kepada PT EPH dalam tahap Peninjauan Kembali (PK) sebagaimana Putusan MA RI No. 53 PK/Pdt/ 2021, putusan tersebut dianggap sebagai angin berlalu saja karena PT EPH vang kalah justru melaporkan balik Ike ke Polda Metro Jaya atas tuduhan memberikan sumpah palsu dalam persidangan terkait penemuan bukti baru (novum). ‘Tuduhan sumpah palsu kepada Ike sama sekali tidak berdasar dan tidak didukung oleh bukti vang cukup. Fakta bahwa Ike tidak menemukan novum dan melakukan sumpah palsu sudah jelas buktinva. Ike sama sekali tidak pernah bersumpah di hadapan pengadilan sebagai penemu novum maupun memberikan perintah kepada kuasa hukumnya untuk melakukan sumpah palsu.
Penyidik pun juga salah mengartikan Pasal 242 KUHP vang dituduhkan kepada Ike. Pasal 242 KUHP umumnya digunakan sebagai tindak lanjut kekuasaan hakim sebagaimana ketentuan Pasal 174 KUHAP, adapun vang berwenang melakukan penilaian terhadap sumpah palsu adalah Hakim Ketua. Kepolisian sama sekali tidak berwenang untuk menentukan apakah sebuah sumpah itu palsu atau bukan. Pembuktian sumpah palsu harus sesuai dan melalui prosedur yang diatur dalam KUHAP.
Ike selaku pembeli vang sudah mengikuti hukum vang berlaku dan memenangkan berbagai putusan gugatan vang tinal dan mengikat semakin menegaskan bahwa dirinva lah yang tidak bersalah. Penetapan tersangka dan bahkan dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) adalah hal di luar nalar yang tidak bisa diterima sama sekali. Penetapan [ke sebagai DPO tidak lain hanva akal-akalan agar praperadilan vang sedang diajukan Ike atas Laporan Polisi kepada PT EPH atas dugaan penipuan dan penggelapan vang dihentikan PMJ ditolak Majelis Hakim. Mengingat berdasarkan SEMA No. 1 tahun 2018, DPO atau keluarganya vang mengajukan praperadilan wajib ditolak. Tak gentar melawan ketidakadilan, Ike meminta Perlindungan hukum dari Kemenkumham, DPR RI, Kompolnas, Ombudsman RI, Komnas 1AM, Komnas Perempuan, Indonesia Police Watch, hingga Presiden karena Hak Asasi Manusia untuk memiliki tempat tinggal. diperlakukan diskriminatif karena kawin dengan orang asing, dan hak Ike lainnya telah direnggut dari tangannya.
Dirjen Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI, Dr. Mualimin Abdi, S.H., M.H., demi keadilan dan kepastian hukum merekomendasikan Kapolda Metro Java, Injen. Pol. Fadil Imran untuk melakukan evaluasi guna menghentikan penyidikan laporan PT EPH yang menuduh Ike melakukan sumpah palsu. Rekomendasi ini muncul karena adanya Putusan PN Jaksel No. 119/ Pdt.Bth/2022/ PN.Jkt.Sel tanggal 3 Agustus 2022 yang menyatakan bahwa PT EPH adalah PELAWAN YANG TIDAK BENAR dan menolak perlawanan pelawan untuk seluruhnya.
Atas kriminalisasi yang dilakukan oleh POLDA METRO JAYA, Kamaruddin Simanjuntak dengan tegas membela dan memperjuangkan hak Ike, “Saya merasa terpanggil dan menaruh perhatian besar terhadap kasus ini. Bagaimana bisa lke dijadikan tersangka sumpah palsu dan memalsukan dokumen. Ike ini gak sumpah atau nyuruh orang lan sumpah di hadapan pengadilan. Sentua dokumen dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berkattan, jadt tidak ada dokumen yang salah apalagi palsu. Perjanjian kawin Ike yang dipermasalahhan ini sudah didaftarkan di KUA Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, Kasus ini seperti cipta kondisi, seperti diada-adakan padahal tidak ada, Ike, seorang advokat dan doktor hukum yang menaati serta mengerti hukum saja bisa dikriminalkan apa lagi para rakyat Indonesia lainnya yang masih awam”. 
Kamaruddin turut menyampaikan bahwa “Pihak pengembang ini acuh dengan kemenangan lke dan enggan melaksanakan hukuman yang telah ditetaphan oleh Mahkamah Agung RI. Pengembang seakan-akan lebih berkuasa ketimbang negara, Aturan maupun putusan hukim negara yang berlaku ini tidak dipedulikan dan dijalankan, Apabila tidak mau menaati aturan negara im, mending keluar dari negara ini saja!” tegasnya.
Oleh karena itu, kepolisian sebagai penegak hukum garda terdepan harus mengevaluasi kembali perkara ini untuk dihentikan karena proses penctapan tersangka ini keliru besar. Yang salah bukanlah pembeli, melainkan pihak pengembang. Rentetan ketidakadilan yang didapatkan oleh Ike seharusnya membuat frustasi para aparatur penegak hukum. Ike selaku korban yang tidak bersalah justru terus-terusan dipermainkan dan ditindas oleh kebengisan para penguasa. Bukankah seharusnya kepolisian membela pihak yang benar, bukan membela pihak yang dapat mempermainkan dan menvalahi hukum. Untuk itu, kepolisian harus segera mengusut tuntas serta mengevaluasi perkara ini guna dihentikannya laporan yang merugikan korban serta menciderai hukum Indonesia.

 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

More in Hukum