Dorong Kesejahteraan Peternak, Pemerintah dengan Asosiasi Perunggasan Nasional Perkuat Sinergi Hilirisasi pada Event AGRIMAT & AGRILIVESTOCK ASIA 2026

JAKARTA, 8 Mei 2026 : Sektor perunggasan nasional saat ini memegang peranan krusial sebagai
penyedia protein hewani utama bagi masyarakat sekaligus penggerak ekonomi di wilayah pedesaan.
Di tengah tantangan terhadap harga pasar dan dominasi rantai pasok global, sektor
perunggasan nasional bersiap melakukan transformasi besar. Merespons dinamika tantangan
industri nasional dan internasional, sebuah forum strategi lintas sektoral digelar sebagai bagian
rangkaian pameran teknologi pertanian dan peternakan terbesar AGRIMAT & AGRILIVESTOCK ASIA
2026. sebuah seminar krusial yang mengusung tema peran serta pemerintah dan asosiasi dalam
mensejahterakan peternak melalui hilirisasi ini diadakan pada Jumat, 8 Mei 2026, bertempat di
Ruang Seminar 1 (Hall 5), Pameran Konvensi Internasional Nusantara (NICE), PIK 2 Jakarta.
Pertemuan ini menjadi sangat penting seiring dengan rencana strategi dan komitmen yang kuat dari
pemerintah. Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dan Kementerian Pertanian dikabarkan telah
mengalokasikan dana sebesar Rp20 triliun untuk membangun ekosistem peternakan
ayam terintegrasi berskala nasional. Sebagai langkah nyata untuk melindungi peternak lokal dan
menstabilkan biaya produksi, pemerintah juga mengumumkan izin impor bungkil
kedelai atau bungkil kedelai (SBM)—komponen utama pakan ternak—dari pihak swasta kembali
ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Acara ini menjadi momentum penting bagi para pemangku kepentingan untuk merumuskan solusi
konkret atas isu strategis peternakan rakyat. Hilirisasi dipandang sebagai kunci utama untuk
meningkatkan nilai tambah produk, memperkuat peternak tawar, dan menciptakan ekosistem
bisnis yang lebih adil dan berkelanjutan.
Keberlangsungan usaha peternak rakyat terus dibayangi oleh harga pasar yang
fluktuatif serta dominasi pasok oleh korporasi besar. Kondisi struktural ini menuntut adanya
transformasi nyata melalui kebijakan hilirisasi agar peternak tidak lagi hanya bergantung pada
penjualan komoditas telur dan ayam hidup yang berisiko tinggi. Peran pemerintah sangat diperlukan
untuk membangun infrastruktur pascapanen sebagai CPP (Cadangan Pangan Pemerintah) melalui
BUMN pangan seperti rumah potong hewan unggas dan fasilitas penyimpanan dingin dan mampu
menyerap hasil ternak secara stabil.
Menurut Alvino(KPUN) sebagai penyelenggara kegiatan seminar, tujuan kegiatan ini adalah untuk
(1). Merumuskan regulasi yang menjamin kelangsungan usaha peternakan dari hulu hingga ke hilir
secara terintegrasi, (2). Merumuskan strategi integrasi dari budidaya hingga pengolahan pascapanen
yang berpihak pada keberlangsungan usaha peternak rakyat, Integrasi secara Horizonthal (3).
Menyelaraskan kebijakan kementerian dengan fungsi penyerapan hasil ternak oleh BUMN pangan
untuk menjaga stabilitas harga telur dan ayam nasional, (4). Menyambungkan akses pendanaan dan
investasi strategis untuk pembangunan Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) serta sarana rantai
dingin, berkolaborasi dengan PPLI. (5). Menciptakan ekosistem pasar yang memungkinkan peternak
rakyat mendapatkan nilai tambah ekonomi melalui produk olahan telur dan ayam, (6). Menjalin
kolaborasi konkret untuk menyejahterakan pelaku usaha perunggasan antara asosiasi peternak,
praktisi, lembaga keuangan, dan pemerintah demi mewujudkan kedaulatan pangan.
Seminar ini akan dibagi menjadi dua sesi strategi yang menghadirkan berbagai narasumber baik dari
kalangan pemerintah, BUMN Pangan, Asosiasi Peternak yang kompeten dibidangnya, di antaranya:Sesi Pagi (09.00 – 11.30): Menampilkan paparan dan Sidang Pleno bersama gabungan asosiasi (PPN,
Berkah Telur Blitar, KPUN, PPUI, dan PERMINDO) untuk menyampaikan kondisi nyata dan aspirasi
peternak di lapangan. Sedangkan Sesi Siang (13.30 – 16.00): Berfokus pada implementasi teknis
dengan menghadirkan Menteri Pertanian RI/Kepala Bapanas mengenai Visi Hilirisasi Perunggasan
Nasional, Dirut PT Berdikari (Persero), Dirut PT AGRINAS, Pimpinan Badan Pengelola Investasi
(DANANTARA), serta perwakilan dari Kemendagri sebagai Perda regulator, Dirjend Kemendes PDTT
dll.
Keberhasilan tujuan acara ini didukung oleh keberadaan ekosistem peserta yang
mencakup: (1). Regulator Utama: Kementerian Pertanian & Bapanas. (2). Kementerian Terkait:
Direktorat Jenderal Kemendes PDTT, (3). Lembaga Pengelola Investasi: DANANTARA, (4). Strategi BUMN
Pangan dan Mitra: PT Berdikari (Persero) dan PT AGRINAS, (5). Asosiasi Peternak Rakyat,
(6). Organisasi Profesi & Industri: GPPU dan PPN, (7). Lembaga Pemberdayaan: PERMINDO dan LPER,
(8). Pakar Independen: Praktisi & Akademisi Perunggasan dan juga (9). Koperasi perunggasan.
“Melalui sinergi antara Kementerian Pertanian, BUMN Pangan, dan lembaga investasi nasional,
ekosistem usaha yang lebih berkeadilan dapat segera terwujud bagi seluruh pemangku
kepentingan,” demikian ditegaskan Alvino.
Berbeda dengan seminar biasa, pertemuan ini menargetkan tiga output nyata (concrete deliveryables):
1. Kesepakatan Offtaker Nasional: Komitmen tertulis dari BUMN Pangan (Bulog/Berdikari) dan
Agrinas sebagai penyerap hasil produksi peternak rakyat secara konsisten dan berkelanjutan,
terutama pada saat harga jatuh di pasaran.
2. Skema Pendanaan Infrastruktur: Rumusan model pembiayaan strategis bersama DANANTARA
untuk pembangunan Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) dan Cold Storage di sentra-sentra
peternakan rakyat.
3. Peta Jalan (Roadmap) Cadangan Pangan Pemerintah (CPP): Penyusunan komitmen pemerintah
dalam menciptakan cadangan protein pangan serupa dengan komoditas beras, yang nantinya
dapat disalurkan untuk kebutuhan bantuan sosial, penanganan bencana, keadaan krisis, serta
mengatasi kekurangan pasokan di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
Alvino juga menegaskan bahwa, Hilirisasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan. Kita perlu
membangun infrastruktur pascapanen yang mampu menyerap hasil ternak rakyat secara stabil
sehingga peternak tidak lagi hanya bergantung pada penjualan ayam hidup yang berisiko tinggi,”
sehingga diharapkan alokasi dana 20T terfokus untuk memperkuat hilirisasi, yaitu penyediaan
infrastruktur pascapanen baik berupa Rumah potong hewan unggas maupun penyediaan cold
storage di sentra-sentra penggemukan rakyat, serta penyerapan daging ayam dan telor untuk
Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).
Selain itu Alvino juga berharap terkait kebijakan impor bungkil atau bungkil kedelai (SBM)
diperlukan yang erat dengan asosisasi peternak serta pelaku usaha dan
peternak, termasuk peternak mandiri terkait untuk memetakan kebutuhan serta menjaga
kelancaran pasokan dan tidak menimbulkan gejolak.
“Pada prinsipnya kami mendukung kebijakan pemerintah dan siap berkolaborasi serta bersinergi
demi mewujudkan ekosistem usaha yang lebih berkeadilan dan meningkatkan kesejahteraan
peternak,” tegas Alvino.