Kabar-kini.com – Jakarta – Sektor perunggasan nasional terus diperkuat sebagai salah satu penopang utama ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat pedesaan. Di tengah tantangan harga pasar yang fluktuatif, tingginya biaya produksi, hingga dominasi rantai pasok oleh korporasi besar, pemerintah bersama asosiasi peternak dan pelaku industri mulai mendorong langkah hilirisasi untuk menciptakan sistem usaha yang lebih berkelanjutan dan berpihak kepada peternak rakyat.
Upaya tersebut menjadi fokus utama dalam seminar strategis yang digelar pada rangkaian pameran AGRIMAT & AGRILIVESTOCK ASIA 2026 di Seminar Room 1 Hall 5, Nusantara International Convention Exhibition (NICE), PIK 2 Jakarta, Jumat (8/5/2026). Seminar ini mengangkat tema peran pemerintah dan asosiasi dalam mensejahterakan peternak melalui hilirisasi perunggasan nasional.
Forum lintas sektoral ini menjadi momentum penting seiring rencana pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dan Kementerian Pertanian yang disebut telah menyiapkan pendanaan sebesar Rp20 triliun untuk membangun ekosistem peternakan ayam terintegrasi berskala nasional. Selain itu, pemerintah juga berencana mengalihkan kewenangan impor bungkil kedelai atau soybean meal (SBM) dari pihak swasta kembali ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) guna menjaga stabilitas pasokan dan biaya produksi pakan ternak.
Dalam kegiatan tersebut, para pemangku kepentingan membahas berbagai persoalan mendasar yang selama ini dihadapi peternak rakyat, mulai dari ketidakstabilan harga telur dan ayam hidup, lemahnya daya tawar peternak, hingga minimnya infrastruktur pascapanen seperti rumah potong unggas dan fasilitas penyimpanan dingin. Hilirisasi dinilai menjadi solusi penting agar peternak tidak hanya bergantung pada penjualan komoditas mentah yang rentan terhadap gejolak pasar.
Menurut Alvino dari KPUN selaku penyelenggara seminar, kegiatan ini bertujuan merumuskan regulasi yang mampu menjamin keberlanjutan usaha peternakan dari hulu hingga hilir secara terintegrasi. Selain itu, forum ini juga diarahkan untuk menyelaraskan kebijakan antar kementerian dalam penyerapan hasil ternak oleh BUMN pangan, membuka akses pembiayaan pembangunan Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) dan cold storage, hingga menciptakan pasar yang memberi nilai tambah ekonomi bagi peternak rakyat melalui produk olahan ayam dan telur.
Seminar dibagi menjadi dua sesi utama. Pada sesi pagi, sejumlah asosiasi seperti PPN, Berkah Telur Blitar, KPUN, PPUI, dan PERMINDO menyampaikan kondisi riil peternak di lapangan beserta berbagai aspirasi terkait stabilitas usaha dan harga pasar. Sementara pada sesi siang, pembahasan berfokus pada implementasi teknis hilirisasi dengan menghadirkan Menteri Pertanian RI/Kepala Bapanas, pimpinan Danantara, PT Berdikari (Persero), PT Agrinas, serta perwakilan kementerian terkait lainnya.
Kegiatan ini juga melibatkan regulator, BUMN pangan, lembaga investasi, koperasi, organisasi profesi, akademisi, hingga praktisi industri perunggasan nasional untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam membangun ekosistem usaha yang lebih adil.
“Melalui sinergi antara Kementerian Pertanian, BUMN pangan, dan lembaga investasi nasional, ekosistem usaha yang lebih berkeadilan dapat segera diwujudkan bagi seluruh pemangku kepentingan,” ujar Alvino.
Berbeda dengan seminar pada umumnya, forum ini menargetkan sejumlah hasil konkret, di antaranya kesepakatan offtaker nasional oleh BUMN pangan untuk menyerap hasil produksi peternak rakyat secara berkelanjutan, penyusunan skema pembiayaan pembangunan RPHU dan cold storage di sentra peternakan rakyat, serta penyusunan roadmap Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk protein hewani.
Alvino menegaskan bahwa hilirisasi sudah menjadi kebutuhan mendesak demi menjaga keberlangsungan usaha peternak rakyat. Ia berharap alokasi dana Rp20 triliun dapat difokuskan pada pembangunan infrastruktur pascapanen dan penguatan cadangan pangan nasional melalui penyerapan daging ayam dan telur.
Selain itu, pemerintah juga diharapkan dapat memperkuat koordinasi dengan asosiasi peternak dan pelaku usaha terkait kebijakan impor soybean meal agar distribusi pasokan tetap terjaga tanpa menimbulkan gejolak di tingkat peternak mandiri.
“Pada prinsipnya kami mendukung kebijakan pemerintah dan siap berkolaborasi serta bersinergi demi mewujudkan ekosistem usaha yang lebih berkeadilan dan meningkatkan kesejahteraan peternak,” tutup Alvino.
