Jalesveva Jayamahe
Jakarta, 19 November 2026,—- Komitmen TNI AL dalam mendukung penegakan hukum dan memberantas peredaran barang kena cukai ilegal di wilayah Papua Barat Daya kembali diwujudkan melalui operasi gabungan tim Intelijen Kodaeral XIV Sorong bersama Bea Cukai Sorong. Tim gabungan berhasil menggagalkan upaya distribusi serta mengamankan sebanyak 19.960 batang rokok ilegal tanpa pita cukai di salah satu jasa penitipan (jastip) kawasan KM 10, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Kamis (19/11).
Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi intelijen yang diterima Tim Gabungan terkait dugaan pengiriman rokok ilegal melalui jasa penitipan di wilayah Kota Sorong. Menindaklanjuti laporan tersebut, personel Denintel Kodaeral XIV Sorong dan petugas Bea Cukai Sorong segera bergerak menuju lokasi untuk melaksanakan pengecekan serta pemeriksaan terhadap paket kiriman yang dicurigai.
Dari hasil pemeriksaan di lapangan, petugas menemukan dua karton berisi rokok ilegal berbagai merek dengan rincian sebanyak 102 slop atau 1.020 bungkus, yang setara dengan 19.960 batang rokok tanpa pita cukai. Barang ilegal tersebut diketahui rencananya akan diambil oleh seorang kurir berinisial NSR (55).
Berdasarkan hasil interogasi awal, NSR (55) mengaku baru pertama kali mengambil paket rokok ilegal tanpa pita cukai melalui jasa penitipan tersebut, namun yang bersangkutan mengakui sebelumnya telah menerima pengiriman rokok sebanyak delapan kali. Rokok ilegal tersebut rencananya akan dipasarkan dengan harga Rp 15.000/bungkus atau Rp 150.000/slop.
Saat ini seluruh barang bukti selanjutnya diamankan dan dibawa ke Kantor Bea Cukai Sorong untuk menjalani proses pemeriksaan lanjutan, pendataan, serta klasifikasi berdasarkan jenis dan merek guna kepentingan proses hukum lebih lanjut.
Peredaran rokok tanpa pita cukai merupakan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang cukai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, khususnya Pasal 29 dan Pasal 54, yang dapat diancam dengan sanksi pidana sesuai aturan hukum yang berlaku.
Keberhasilan penindakan ini merupakan bukti nyata soliditas, sinergi, dan koordinasi lintas instansi antara TNI AL dan Bea Cukai dalam memperketat pengawasan jalur distribusi barang serta mencegah masuk dan beredarnya komoditas ilegal di wilayah Papua Barat Daya searah dengan kebijakan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali.
Demikian berita Dinas Penerangan Angkatan Laut






